BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Pasal 11, Ayat 3 yang menjelaskan beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). Penjelasan pasal 11, Ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sekolah kategori mandiri (SKM) adalah sekolah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Terkait dengan SKS disebutkan bahwa khusus untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dan berkategori mandiri harus menerapkan sistem SKS jika menghendaki tetap berada pada kategori mandiri. Berdasarkan isi dan penjelasan Pasal 11, Ayat 2 dan 3 tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sekolah kategori mandiri adalah sekolah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi SNP dan menerapkan sistem SKS.

Berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumberdaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah  diprioritaskan untuk membantu sekolah menuju kategori mandiri. Sebagai realisasi dari  kebijakan tersebut di atas, Direktorat Pembinaan SMA pada tahun anggaran 2007 telah memprogramkan rintisan sekolah kategori mandiri di 440 SMA yang tersebar di 32 Provinsi. Tujuan dari rintisan SKM adalah memberikan bimbingan dan pendampingan pada sekolah agar mencapai kategori mandiri. Selain itu, sekolah rintisan dimaksud juga diharapkan akan dapat dijadikan sebagai model SKM yang menjadi binaan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sekaligus dapat menjadi model SKM bagi sekolah lain di sekitarnya.

Program rintisan SKM pada tahun anggaran 2007 terdiri dari berbagai kegiatan antara lain: penyusunan konsep SKM dan konsep SKS, penyusunan program rintisan SKM, penyusunan panduan pelaksanaan rintisan SKM, sosialisasi program rintisan SKM, pemilihan SMA rintisan SKM, TOT petugas verifikasi, verifikasi SMA rintisan SKM, asistensi dan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan rintisan SKM. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA juga akan memberikan bantuan dana block grant kepada 440 SMA rintisan SKM melalui dana dekonsentrasi di Dinas Pendidikan Provinsi.

Kegiatan pemilihan dan penetapan SMA rintisan SKM, verifikasi dan penyaluran dana bantuan/block grant rintisan SMA dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dit. Pembinaan SMA. Setelah Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan SMA rintisan SKM, maka terhadap sekolah yang telah ditetapkan tersebut perlu dilakukan inventasisasi kondisinya sebagai dasar untuk melakukan peta kondisi awal dan bentuk pembinaan sesuai dengan kondisinya melalui kegiatan verifikasi.          

B. Tujuan

Verifikasi rintisan SMA kategori mandiri dilaksanakan dengan tujuan:

1. Mengidentifikasi kondisi riil sekolah berdasarkan profil SMA kategori mandiri, yang mencakup:

a. Standar isi dan standar kompetensi lulusan

b. Standar proses

c. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

d. Standar sarana dan prasarana

e. Standar pengelolaan

f. Standar pembiayaan

g. Standar penilaian

2.    Melakukan analisis kesenjangan antara kondisi riil sekolah dengan profil SMA kategori mandiri

3.    Mengidentifikasi komponen/isi kegiatan  yang harus disusun oleh sekolah (dalam bentuk program kerja sekolah) dalam rangka pengembangan SKM selama tahun pelajaran 2007/2008,  berdasarkan hasil analisis kesenjangan pada butir 2 di atas.

4.    Mendiseminasikan mekanisme dan teknik penyusunan program kerja SMA rintisan kategori mandiri.

5.    Melakukan pemetaan kondisi awal sekolah rintisan kategori mandiri per provinsi dan nasional.

C. Sasaran

Verifikasi rintisan SMA kategori mandiri dilakukan di 440 SMA yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang tersebar di 32 Provinsi (Daftar Kuota Sekolah terlampir, Lampiran 1)

D. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari verifikasi rintisan SMA kategori mandiri adalah:

1. Adanya informasi yang obyektif dan akurat tentang kondisi riil sekolah berdasarkan hasil identifikasi/verifikasi profil SMA kategori mandiri.

2.    Teridentifikasinya kesenjangan antara kondisi riil sekolah dengan profil SMA kategori mandiri.

3.    Teridentifikasinya komponen/isi program kerja sekolah berdasarkan hasil analisis kesenjangan

4.    Sekolah memahami mekanisme dan mampu menyusun program kerja SMA rintisan kategori mandiri sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan Dit. Pembinaan SMA.

5.    Tersusunnya peta kondisi awal sekolah rintisan kategori mandiri per provinsi dan nasional         

BAB II

PELAKSANAAN

A.    Pengorganisasian

Verifikasi rintisan SMA kategori mandiri dikoordinasikan dan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi mengacu pada Panduan Verivikasi (Hard Copy dan Soft Copy) yang disiapkan oleh Dit. Pembinaan SMA.

B.    Waktu dan Tempat

Verifikasi rintisan SMA kategori mandiri dilaksanakan minimal selama 2 (dua) hari di 440  SMA yang tersebar di 32 Provinsi antara tanggal 2-14 April 2007 (Daftar kuota sekolah terlampir, Lampiran 1). Dinas Pendidikan dapat menetapkan jadwal pelaksanaan supervisi sesuai  dengan kesiapan petugas,  jumlah  sekolah rintisan kategori, dan jadwal yang telah ditetapkan oleh masing-masing provinsi.

C.    Petugas Verifikasi

1.    Unsur dan Jumlah Petugas

Petugas verifikasi berasal dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi yang telah mengikuti TOT Petugas Verifikasi SMA Rintisan Kategori Mandiri, baik yang diselenggarakan di tingkat Pusat (Dit. Pembinaan SMA) maupun TOT yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Petugas yang ditugaskan melakukan verifikasi dan jadwal pelaksamaam supervisi di setiap sekolah di tetapkan oleh masing2 provinsi, dengan memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan oleh Direktorata Pembinaan SMA.

2.    Tugas dan tanggungjawab Petugas

a.    Melakukan temu awal pada hari pertama dengan Kepala Sekolah dan staf yang ditunjuk untuk menjelaskan maksud, tujuan, kegiatan dan jadwal verifikasi di sekolah

b.    Menunjukkan surat tugas masing-masing.

c.     Melakukan studi dokumen dan studi lapangan untuk mengumpulkan kebutuhan data dan informasi sesuai dengan instrumen verifikasi rintisan sekolah kategori mandiri, dan wawancara.

d.    Melakukan justifikasi “Kondisi Sekolah Saat Ini” berdasarkan hasil kegiatan butir c, dengan cara menilai tingkat ketersediaan/terpenuhinya baik kualitas maupun kuantitas dari seluruh aspek dan indikator pada tujuh komponen profil SMA kategori mandiri, yang meliputi: standar isi dan standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan (sebagaimana tercantum pada Buku 2 tentang Profil SKM)

e.    Memberikan rekomendasi komponen/isi kegiatan program kerja sekolah berdasarkan hasil butir d.

f.     Mendiseminasikan mekanisme dan teknik penyusunan program kerja sekolah rintisan kategori mandiri.

g.    Melakukan temu akhir pada hari kedua dengan Kepala Sekolah dan staf/guru yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab pengembangan SKM pada sekolah yang bersangkutan, untuk menjelaskan antara laian tentang:

- proses dan hasil pelaksanaan verifikasi

- proses penyusunan program kerja sekolah, dan

- proses penilaian program kerja sekolah.

h.    Mengolah data, menyusun  dan menyerahkan laporan hasil verifikasi kepada:

-  Sekolah yang bersangkutan untuk digunakan sebagai  acuan dalam penyusunan program kerja sekolah, dalam bentuk dokumen laporan (hard copy)

-  Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota setempat sebagai laporan pelaksanaan verifikasi, dalam bentuk dokumen laporan (hard copy), yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan Pembinaan pada sekolah yang bersangkutan.

-  Penanggungjawab Kegiatan dan PUMK Peningkatan Mutu SMA di Provinsi setempat, dalam bentuk hard copy/soft copy, sebagai acuan dalam pelaksanaan penilaian program kerja sekolah lebih lanjut.

D.    Perangkat Verifikasi

Perangkat Verifikasi rintisan SMA kategori mandiri terdiri dari:

1. Panduan verifikasi (Hard Copy dan Soft Copy)

2. Instrumen verifikasi (Had Copy dan Soft Copy)

E.    Responden

Responden Verifikasi rintisan SMA kategori mandiri Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru mata pelajaran, Guru BK, Staf TU, Siswa sebagaimana terlampir (Lampiran 2).

F. Strategi Pelaksanaan

1. Temu Awal

Temu awal merupakan kegiatan pertemuan antara Petugas Verifikasi dengan Kepala Sekolah dan staf yang ditunjuk sebagai penanggungjawab pengembangan SKM untuk menjelaskan tentang: maksud, tujuan, jadwal, responden, dan substansi materi pelaksanaan supervisi.

Selanjutnya, sekolah diminta untuk menunjuk 1-2 orang personil (Guru dan/atau Staf TU) untuk mendampingi Petugas selama melaksanakan verifikasi sampai dengan pengolahan hasil. Kegiatan temu awal diupayakan tidak menggunakan waktu terlalu lama (30-45 menit).

Selain itu, sekolah juga diminta untuk menyiapkan ruang kerja dan 1 (satu) unit komputer yang dapat digunakan oleh petugas verifikasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data.

2. Pelaksanaan Verifikasi

a. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara, studi dokumen dan studi lapangan:

§  Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan responden berkaitan dengan materi verifikasi. Substansi wawancara mengacu pada instrumen verifikasi sesuai dengan jenis respondennya (lihat lampiran 2).

§  Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pengecekan ketersediaan, kualitas dan kebenaran dokumen yang terkait dengan substansi verifikasi seperti : dukumen KTSP, silabus, RPP, bahan ajar/buku perpustaan, dokumen penilaian, data ketenagaan/kesiswaan dan data pendukung lain.  

§  Studi/Observasi Lapangan

Studi lapangan merupakan pengamatan langsung pada obyek verifikasi seperti: ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lingkungan belajar, infrastruktur TIK, dan lain-lain.

Secara teknis, kegiatan wawancara, studi dokumen dan studi lapangan tidak dilakukan secara terpisah tetapi dapat dilakukan secara simultan sesuai dengan karakteristik obyek supervisi.  

b. Pengolahan Hasil dan Perumusan Program Kerja

Pengolahan hasil merupakan kegiatan pengisian instrumen verifikasi sekolah kategori mandiri, dengan menggunakan format (software) yang disiapkan oleh Direktorat Pembinaan SMA, dengan sistem komputerisasi.

Kegiatan pengolahan data dan penyusunan laporan dilakukan secara simultan selama kegiatan verifikasi berlangsung, dan harus sudah selesai pada saat kegiatan verifikasi di sekolah yang bersangkutan berakhir.

Pengolahan hasil verifikasi dilakukan melalui pengisian kolom ”Kondisi Nyata Saat Ini”, yang dilakukan secara professional judgement dengan mengacu pada hasil wawancara, studi dokumen dan studi lapangan.

Pada kegiatan pengolahan hasil hendaknya dapat ditekan sekecil mungkin unsur subyektivitas petugas, sehingga hasilnya benar-benar menggambarkan kondisi riil sekolah pada saat verifikasi dilakukan. Dominasi subyektivitas petugas akan sangat merugikan sekolah karena akan diperoleh hasil semu sehingga dapat berakibat pada kesalahan pembinaan yang akan dilakukan oleh Dit. Pembinaan SMA dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil justifikasi ”Kondisi Nyata Saat ini”, petugas menyusun draf program kerja sekolah di kolom ”Program Kerja Sekolah”. Penyusunan program kerja sekolah dilakukan terhadap Aspek/Indikator yang Kondisi Nyata Saat Ini belum memenuhi kategori (tidak diberi tanda Ö). 

Kegiatan pengolahan hasil dan perumusan program kerja dilakukan oleh Petugas verifikasi bersama-sama dengan  penanggungjawab program SKM yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.

c. Penyepakatan Hasil dan Informasi Penyusunan Program Kerja Sekolah

Setelah dipastikan instrumen verifikasi sekolah kategori mandiri terisi secara lengkap, maka Petugas verifikasi melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah dan staf yang ditunjuk untuk menangani program SKM untuk menjelaskan sekaligus menyepakati hasil verifikasi baik yang berkaitan dengan justifikasi ”Kondisi Nyata Saat Ini” maupun substansi ”Program Kerja Sekolah”.

Pihak sekolah diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap hasil verifikasi yang belum lengkap dan/atau tidak sesuai dengan persepsi sekolah. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat yang signifikan, hendaknya sekolah dan Petugas verifikasi melakukan peninjauan ulang untuk dicapai kesepakatan bersama.  

Setelah terjadi persamaan persepsi tentang hasil verifikasi, maka Petugas dan Kepala Sekolah menandatangani hasil verifikasi minimal dalam 5 (lima) rangkap, masing-masing untuk: Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, PUMK Peningkatan Mutu SMA Provinsi yang terkait dan dan Dit. Pembinaan SMA.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Supervisi terlampir (Lampiran 3)

G. Alur Kegiatan

H.    Pelaporan

Instrumen Verifikasi dirancang sekaligus sebagai laporan Petugas Verifikasi. Oleh karena itu setelah pihak sekolah menyatakan setuju dengan hasil verifikasi maka petugas menggandakan hasil verifikasi dalam 5 (lima) rangkap seperti dijelaskan pada butir F.2.c di atas.

Petugas menyerahkan hasil verifikasi selambat-lambatnya satu minggu setelah verifikasi selesai kepada Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Kemudian Dinas Pendidikan mengirimkan secara kolektif hasil verifikasi seluruh SMA di wilayahnya, dan menyampaikan ke Direktorat Pembinaan SMA, Selambat-lambatnya satu minggu setelah selesai kegiatan verifikasi di wilayahnya, dialamatkan Kepada:

Direktur Pembinaan SMA

U.p. Kasubdit Pembelajaran

Kompleks Depdiknas, gd. B . Lantai 1, Jl. RS Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan

I.     Pembiayaan

Seluruh pembiayaan kegiatan verifikasi dibebankan kepada anggaran Dinas Pendidikan Provinsi setempat tahun 2007 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lampiran 1. Sebaran rintisan SMA kategori mandiri per provinsi

JUMLAH RINTISAN SMA KATEGORI MANDIRI PER PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 2007

Lampiran 2. Responden verifikasi rintisan SMA kategori mandiri

RESPONDEN VERFIKASI

RINTISAN SMA KATEGORI MANDIRI TAHUN 2007

Keterangan:

K      = Kepala Sekolah

Wk1 = Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik

Wk2 = Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana

Wk3 = Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Gr    = Guru

Sw    = Siswa

TU    = Tata Usaha

KS    = Komite Sekolah

Lampiran 3. Contoh jadwal kegiatan verifikasi rintisan SMA kategori mandiri

Lampiran 3, Contoh Jadwal Pelaksanaan Verifikasi SKM

JADWAL VERIFIKASI RINTISAN SMA KATEGORI MANDIRI

SMA .......................................

TANGGAL: ...... S.D .................. 2007

Catatan: Kegiatan dan jam dapat dikembangkan lebih lanjut oleh petugas sesuai dengan situasi dan kondisi setempat