.: SMA NEGERI 1 TL. KELAPA :. - <div align="center">:SITUS DENGAN LUGAS MENGUNGKAP FAKTA SEJAK 15 SEPTEMBER 2004:</div>

SEJAUH EFEKTIFKAN PEMAKAIAN BADGE PNS DAN NON PNS
DI TINJAU DARI EFEKTIF PENERTIPAN PEGAWAI
Oleh Sirajuddin Kasi Evaluasi dan Pelapaoran Dinas Pendidikan Banyuasin

Kita memulai tulisan ini dari batas kota tepatnya di gerbang Kab. Banyuasin, ditemukan pegawai berbaju kuning Pemdah, secara kasat mata mereka adalah pegawai Pemkab Banyuasin, baik itu pegawai Dinas, Badan, Kantor, enta itu masuk pagi atau masuk siang bila ia seorang guru yang kebetulasan masuk siang, atau pegawai yang sedang ada urusan di lingkungan Pemkab Banyuasin dengan label logo Banyuasin.

Bertitik tolak dari itu Pemkab Banyuasin telah berupaya supaya pegawai di jajarannya tidak terlambat masuk kantor, upaya tersebut di mulai dari para pejabat eselon II, dan III dengan di bangunkan perumahan dinas untuk para pejabat tersebut, mobil dinas dan fasiltas lainnya, tidak hanya sebatas itu saja upaya Pemkab. Banyuasin untuk pegawai umumnya telah disediakan 2 (dua) Bus Pemkab Banyuasin yang setiap pagi dengan setia menanti para pegawai untuk masuk kerja, tetapi masih ada saja alasan para pegawai yang kesiangan, ini tentu berbagai alasan, jika saja setiap dinas, badan dankantor 1 (satu) orang yang terlambat dan mereka ngumpul di batas kota secara kasat mataberarti lebih dari 30 pegawai yang setiap harinya datang terlambat dengan berbagai alasan yang klasik seperti macet, urusan keluarga, dll.

Alasan tersebut tentu masih masuk akal, teteapi jika ini dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan citra buruk pegawai banyuasin secara keseluruhan, upaya Pemkab Banyuasin baru-baru ini berjalan efektif dengan menutup portal di jalan arah Kantor Departemen Agama dan di jalan pintu utama masuk komplek perkantoran dengan melibatKan SATPOL PP, hasilnya memang dirasakan efektif, ini dapat kita lihat di batas kota tidak ditemukan lagi pegawai banyuasin yang menunggu kenderaan tumbangan baik itu teman, angdes, maupum bus jurusan Jambi, maupun Sekayu, tetapi perlu disadari sejauh manakah efektif dengan menata pegawai terlambat tersebut dengan daftar nama pegawai terlambat tersebut di serahkan kembali ke SKPD masing-masing untuk diberikan tindakan yang diperlukan semisal teguran lisan, tertulis, penundaan berkala dan naik pangkat Sekarang ada lagi gebrakan

Pemkab Banyuasin, terhitung 1 Mei 2010 nanti semua pejabat esselon, staf pns dan staf non pns memakai badge bertulisan skpd masing-masing, dengan memakai badge tersebut tentu keaktifkan para pegawai diharapkan akan meningkat, teteapi ditinaju dari segi efektifnya tentu perlu kajian ulang, namun kita sambut gebrakan tersebut dengan membiasakan masuk kantor di bawah pukul delapan karena tepat pukul delapan diawali dengan apel pagi dan pukul empat soreh dengan apel soreh.

Menutup tulisan ini saya akan menitipkan salam bahwa pujian/penghargaan dan hukumman bagi para pegawai masih efektif diterapkan, dan mari kita mulai gebrakan ini tidak didasari kejar terget dan bernuansa politis, tetapi kecendrungan bahwa kewajiban para pegawai mentaati peraturan yang telah ditentukan dengan demikian roda pemerintahan akan berjalan efektif dan efisien sehingga layanan kepada publik kian hari kian terasa, dan pada ahirnya masyrakat sejahtera tentu bukan sebuah hayalan.

NANTIKAN PENGUMUMAN KELULUSAN DI WEB INI

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan klik disini

PEMBERITAHUAN PEMBAGIAN RAPORT DAN LIBUR SEMESTER GAZAL 2008-2009

II. Libur semester Gazal 2008/2009 mulai tanggal 30 Desember 2008 s.d. 6 Januari 2009

BINTEK KTSP SMAN 1 TALANG KELAPA

Sukamoro, 11 Desember 2008

Pelaksanaan BINTEK KTSP, diikuti 50 orang peserta terdiri dari 10 peserta dari SMAN 1 Talang Kelapa, 10 peserta dari SMA Karya 2 sembawa, 10 peserta dari SMA Bina Mendiri, 10 peserta dari SMA Al Ihsan dan 10 peserta dari SMA Sandika Sukajadi.

Pembukaan Bintek KTSP oleh Kepala Bidang Pendidikan Lanjutan H. Harun Samsudin, S.Pd., MM. diharapkan oleh H. Harun Samsudin agar peserta bintek mengikuti dengan bersungguh-sungguh, karena kegiatan ini tidak sedikit memerlukan biaya. disinggung pembiayaan H. Harun Samsudin mengatakan pembiayaan kegiatan ini sepenuhnya dari SMAN 1 Talang Kelapa melalui blockgrant SKM-SSN tahun 2008.

Diharapkan kegiatan yang berlangsung selama 3 hari (11,12,13 Desember 2008) ini akan ada penyegaran dan pemahaman bagi semua kalangan pendidik terkhusus sekolah yang mengikuti kegiatan bintek ini mengenai KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan)

Kepala SMAN 1 Talang Kelapa selaku penanggungjawab Bintek KTSP mengatakan ada lima fasilitator dalam kegiatan ini 1. Drs. Sukarno; 2. Drs. H. Syaiful Bahri; 3. H. Harun Samsudin, S.Pd.,MM; 4. Drs. Syailendra dan; 5. Drs. H. Sutarman.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palembang, 7 November 2008 smansatapa.com bagian dari 6.000 orang yang diundang saat menerima undangan ada rasa haru yang mendalam moment lima tahunan ini rasanya putut di dihadiri, smansatapa.com tiba diacara pukul 14.15 menit lebih, maklum keliling-keliling cari tempat parkir, setelah menempelkan steker di kenderaan dan menenteng sebuah undangan yang ditanda tangani oleh Ketua DPRP Provinsi Sumatera Selatan Drs. H. Zamzami Achmad, smansatapa.com menuju halaman Gedung DPRD Prov. Sumatera Selatan, sebelumnya smansatapa.com berfikir mungkin di dalam gedung Dewan yang terhormat itu, tetapi memang undangan umum berada di pelataran gedung walaupun smansatapa.com mendapat undangan berlabel VIP F, dengan keamanan ketat dan melalui pemeriksaan dan menunjukkan undangan smansatapa.com dapat masuk kebagian dibarisan belakang.

Walapun dibagian belakang konsumsi makan siang sangat cukup, layar-layar tayangan langsung dipajang di seluruh penjuru tenda serta pendingan AC pun tidak ketinggalan. Kami menyaksikan acara demi acara dari layar kaca, namun saat tepuk tangan tanda sambutan juga tidak ketinggal dari luar gedung, sebut saja saat Ketua DPRD Prov. Sumatera Selatan mengucapkan pemilu telah usai "tidak ada yang kala yang menang adalah rakyat Sumatera Selatan" hadirin menyambut riu rendah dengan tepuk tangan tidak ketinggal seluruh hadirin di luar gedung sidang paripurna VIII.

Rapat paripurna Istimewa VIII DPRD Prov. Sumatera Selatan dalam rangka pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Ir. H. Alex Noerdin sebagai Gubernur dan H. Eddy Yusuf, S.H., MM sebagai wakil Gubernur bertempat di ruang sidang DPRD Prov. Sumatera Selatan oleh Menteri dalam Negeri RI Mardiyanto.

2. Pembukaan rapat paripurna istimewa VIII DPRD Prov. Sumatera Selatan oleh ketua DPRD Prov. Sumatera Selatan

e. Pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan presiden RI

f. Penandatangan berita acara serah terima jabatan gubernur Sumatera Selatan dilanjutkan penyerahan buku memori tugas jabatan gubernur

Pada sambutannya Menteri Dalam Negeri RI Mardiyanto mohon maaf karena minta ulur waktu walau undangan tertera pukul 08.30 WIB, Mardiyanto mengatakan beliau baru saja dari luar negeri dan soreh ini harus ke Prov. Jambi meresmikan Kabupaten Kerinci, sedangkan do'a oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan Mal'an Abdullah, pemberian ucapan selamat diawali oleh menteri dalam negeri RI dilanjutkan para pejabat dan tamu undangan lainya diringi lagu-lagu dari Dewi Yul. (sirodj)

Selamat datang kepala Dinas Pendidikan Banyuasin (Drs. Sutrisno)
Pangkalan Balai, 29 Oktober 2008

Kemarin, 28 Oktober 2008 memulai babak baru, Baba baru tersebut di Dinas Pendidikan Banyuasin, setidaknya sudah 3 kepala Dinas Pendidikan yang membangunan dunia pendidikan kita, periode pertama Drs. Hasan Masri, kedua Drs. Muhammad Isnaini, M.Pd. dan ketiga Drs. Sutrisno, terhitung 28 Oktober 2008 berikut liputan diknasba.info

Tebak-tebakan selama ini terjawab sudah muncul di publik nama Sofran Nurozi, Amirunnas, A. Gani Akhmad dan sejumlah nama lainnya, nama Drs. Sutrisno memang tidak beredar di publik education, tetapi sebagian kita tidak asing buat kepala dinas baru kita ini, sebagai mengingatkan kita bahwa sebelum menjadi kepala dinas kita, instansi yang perna digelutinya adalah:

Banyak tugas menanti kepala Dinas Kita yang baru, setidaknya bagaimana konsef pendidikan gratis yang bakal diterapkan, dan masalah APK yang masih rendah. Aset SMAN 14 dan SMPN 41 Palembang yang berada di wilayah Kelurahan Kenten, sayoginya SMAN 14 Palembang menjadi SMAN 2 Talang Kelapa dan SMPN 41 Palembang menjadi SMPN 3 Talang Kelapa, serta sediret pekerjaan rumah tangga Dinas Pendidikan yang sangat menantang.

Selain mengukuhkan pejaban eselon II, beberapa pejabat dibangkupanjangkan, bahkan tiga jabatan asisten diisi wajah baru, pejabat yang dibangkupanjangkan Ir. H. Mustofa Dahari, sebelumnya Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat menjadi staf ahli bidang pembangunan, Habibullah T, S.H. sebelumnya Sekwan kini staf ahli bidang hukum dan politik, Tiga jabatan asisten berwajah baru, Aisten I dijabat Husnan Bakti, dari Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangsol) pejabat lama Hazairin Zaini menggantikan Husnan Bakti, Aisten II Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebelumnya dijabat Ir. H. Mustofa Dahari, diisi Ir. H. Ali Imron Bamin, M.Si. (sebelumnya kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan), kemudian asiten III Administrasi Umum yang selama ini belum terbentuk diisi Drs. Muhammad Isnaini, M.Pd. sebelumnya kepala Dinas Pendidikan Banyuasin. dan kepala Dinas Pendidikan diisi oleh Drs. Sutrisno NIP 131476120 Pembina Tk.I Gol. IV.b (srj)

Unsur terpenting dari sebuah tampilan yang efektif situs web di internet adalah isi (content) dan disain yang baik serta menarik. Organisasi yang ada di Pemerintah Daerah hendak-nya mengembangkan situs-situs web dengan isi yang selalu baru serta ditulis dengan baik, jelas, dan singkat yang meme-nuhi kebutuhan masayarakat luas, serta mudah diakses. Suatu informasi mutakhir yang dipublikasikan pada situs web di internet hendaknya bersamaan dengan publikasi yang ada di media lain.

Sebuah situs web pemerintah daerah mempunyai persyaratan minimal untuk isi. Pengelola situs web pemerintah daerah harus mampu menentukan apa yang diharapkan oleh para pengguna mengenai apa yang seharusnya ada di situs web. Organisasi-organisasi yang ada di pemerintah daerah sen-dirilah yang akan menentukan bagaimana sebaiknya menga-tur isi dengan memperhatikan masyarakat pengguna situs web bersangkutan.

Analisis dan pengetahuan mengenai masyarakat pengguna untuk sebuah situs web adalah penting, karena adanya kemungkinan perbedaan yang cukup besar antara masyarakat untuk bagian-bagian situs web yang berbeda, atau untuk situs-situs web yang berbeda di dalam sebuah tingkat organisasi pemerintahan daerah. Pada saat merencanakan dan mengembangkan situs web pemerintah daerah, sebaiknya dilakukan riset pasar yang dilakukan berulang kali untuk mendapatkan masukan tentang isi yang disajikan pada situs web pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengamatan pada 90 (sembilan puluh) situs web pemerintah daerah, dan hasil Jajak Pendapat pada 90 (sembilan puluh) pengelola situs website pemerintah daerah, isi minimal pada setiap situs web pemerintah daerah adalah :

Menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Pemerintah Daerah bersangkutan (sejarah, motto dae-rah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi).

Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemerin-tah Daerah bersangkutan (eksekutif, legislatif) beserta nama, alamat, telepon, e-mail dari pejabat daerah. Jika memungkinkan biodata dari Pimpinan Daerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya.

Menjelaskan antara lain tentang keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, buda-ya dari daerah bersangkutan. Semua data dalam ben-tuk numeris atau statistik harus mencantumkan nama instansi dari sumber datanya.

Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah (sebaiknya digunakan peta referensi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional � Bakosurtanal, atau instansi pemerintah lainnya yang mempunyai tugas pokok dan

fungsi pembuat peta), dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam bentuk peta sumberdaya (digunakan peta referensi yang dikeluar-kan oleh instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta) yang dapat diguna-kan untuk keperluan para pengguna.

Perlu dibedakan pengertian antara sumberdaya dan potensi daerah. Potensi daerah adalah sesuatu yang tersimpan/ terkandung pada suatu lokasi akibat daerah tersebut memiliki berbagai faktor, antara lain posisi atau letak, akses (misalnya, letak jauh tetapi dapat dicapai akibat tersedianya prasarana pergerakan yang dapat dibangun sejauh memenuhi suatu kondisi kelayakan tertentu), atau sesuatu yang tersimpan di dalam benda tersebut; yang tersimpan inilah yang disebut sebagai sumberdaya (baik manusia maupun natural).

Suatu potensi daerah lokasinya bisa dinyatakan oleh Peme-rintah Daerah setempat (berdasarkan hasil suatu riset), Di sisi lain, berdasarkan analisis data dan informasi sumberdaya yang ada, pihak investor bisa juga menyatakan suatu potensi daerah di suatu lokasi tertentu.

Menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersangkutan. Melalui situs web pemerintah daerah inilah semua Per-da yang telah dikeluarkan dapat disosialisasikan kepa-da masyarakat luas.

Tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web pemerintah daerah bersangkutan.

Selain isi minimal seperti tersebut diatas, isi lainnya yang akan disajikan pada suatu situs web pemerintah daerah diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Penanggungjawab Situs dan Manajer Situs web pemerintah daerah, tergantung pada kondisi setempat dan kesediaan data serta informasi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan.

Jika di dalam situs web pemerintah daerah akan dimasukkan berita, sebaiknya berita yang disajikan adalah berita dari lingkungan eksekutif dan legislatif pemerintah daerah setem-pat, bukan diambil dari surat kabar lokal. Diharapkan berita situs web pemerintah daerah menjadi acuan atau referensi untuk berita yang diterbitkan oleh surat kabar lokal.

Homepage pada suatu situs web identik dengan sampul suatu buku yang dipublikasi. Suatu bentuk homepage yang menarik akan mempunyai kesan tersendiri bagi pengunjung situs web untuk ingin mengetahui lebih jauh tentang isi dari situs web bersangkutan. Suatu homepage dari situs web pemerintah daerah minimal menyangkut hal-hal sebagai berikut :

d) suatu gambar dalam bentuk citra (image) yang memberikan informasi tentang sesuatu yang menarik dari daerah bersangkutan (landmark), bisa berbentuk pemandangan, gedung monumental, atau produk unggulan;

e) suatu teks kalimat yang berhubungan dengan kebera-daan situs web pemerintah daerah (jargon);

f) kontak e-mail (alamat e-mail Manajer Situs) untuk me-nyampaikan suatu permintaan atau keterangan;

Khusus untuk kontak e-mail, hanya alamat e-mail yang mempunyai domain .go.id yang bisa digunakan. Pemakaian alamat generik (seperti �manajersitus�, �sekda�) lebih diutama-kan daripada alamat/nama pribadi, hal tersebut dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya perubahan personil pada manajemen situs web pemerintah daerah. Penanggungjawab situs web harus memastikan bahwa semua e-mail ke alamat-alamat yang dituju dijawab dengan segera, seperti halnya komunikasi fisik atau komunikasi elektronik lainnya dengan instansi Pemerintah Daerah setempat.

Situs web pemerintah daerah secara umum tidak perlu memuat sangkalan tentang suatu isi (data dan informasi) yang terdapat pada situs web Pemerintah Daerah. Tidak ada alasan untuk memasukkan sebuah sangkalan umum pada suatu situs web seperti halnya yang dilakukan pada bahan yang sama pada media cetak. Merupakan tanggung jawab instansi, termasuk menyimpan bahan pada situs web secara akurat dan mutakhir, dan secara jelas menunjukan periode waktu suatu data dan informasi disebut baru, serta lokasi yang menggantikannya bilamana terdapat bahan-bahan yang telah usang disajikan.

Sebuah penilaian mengenai suatu sangkalan isi apakah diperlukan atau tidak hanya dapat dilakukan atas dasar kasus demi kasus. Pengelola situs web pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kecermatan mengenai bahan, sumber bahan, dan kehandalan bahan bersangkutan. Jika suatu data atau informasi bersumber dari instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah otonom, umumnya tidak wajar untuk di-sangkal.

Suatu sangkalan dapat relevan apabila data dan informasi yang disajikan berasal dari luar pemerintah. Untuk kasus ini, dengan mempertimbangkan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta dan fitnah oleh pihak ketiga akibat kekurang cer-matan pengelola situs web pemerintah daerah, mungkin lebih bijaksana jika pada isi situs web bersangkutan dicantumkan kalimat:

Data dan informasi (dokumen tertentu) berikut ini disediakan sebagai bagian dari pelayanan yang ditawarkan pada situs web pemerintah daerah. Pengelola situs web pemerintah daerah tidak bertanggungjawab untuk kecermatan dan isinya. Para pengunjung yang menggandalkan dan menggunakan data dan informasi ini berbuat atas risikonya sendiri.

Kebutuhan akan perhatian terhadap keakuratan dan tepat waktu dari suatu data dan informasi akan meningkat sesuai dengan peningkatan inter aktifitas dari sebuah situs web. Pemeliharaan rutin situs web pemerintah daerah dengan demikian merupakan suatu masalah penting, dan dapat dise-derhanakan dengan cara :

Informasi yang dipublikasi pada sebuah situs web pemerintah daerah harus sesuai dengan prosedur yang berlaku pada publikasi non elektronik agar mempunyai legitimasi yang sama. Hal ini berarti jika terdapat suatu kesalahan publikasi pada internet akan mempunyai konsekuensi yang sama pula jika dipublikasi secara non elektronik. Informasi yang dapat dipublikasikan pada internet harus mengacu pada aturan yang berlaku, baik menurut Undang-Undang maupun Peraturan Daerah.

UTAMA KAMI

PENGUNJUNG

CARI DARI SINI

Akses Email

NANTIKAN PENGUMUMAN KELULUSAN DI WEB INI

PEMBERITAHUAN PEMBAGIAN RAPORT DAN LIBUR SEMESTER GAZAL 2008-2009